Editorial: Menggali Akar Rapuh Integritas Terkait Kasus Dugaan Pemerasan yang menyeret Wakil Menteri Imipas.
Oleh: Imam Suwandi, S.Sos.,M.I.Kom.
JAKARTA jwgroupnews – Kasus dugaan pemerasan yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan belakangan ini bukan sekadar menambah panjang daftar hitam skandal birokrasi di tanah air.
Peristiwa ini memukul hulu jantung keadilan kita: sebuah kementerian baru yang justru dibentuk dengan semboyan suci untuk membenahi karut-marut pintu gerbang negara dan pembinaan warga binaan.
Ketika institusi yang seharusnya menjadi benteng pembersih justru terseret dalam pusaran praktik kotor, kita wajib bertanya: sampai kapan hukum kita terus digadaikan oleh para penjaganya?
Ironi di Balik Semboyan Reformasi
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan lahir dari urgensi besar untuk memisahkan fungsi-fungsi krusial yang selama ini dinilai terlalu gemuk dan tidak efisien.
Publik sempat menaruh harapan tinggi bahwa pemisahan ini akan membawa angin segar, terutama dalam memutus mata rantai penyelundupan, pungutan liar paspor, hingga “bisnis di dalam lapas” yang seolah sudah menjadi rahasia umum.
Namun, dugaan pemerasan yang melibatkan level pimpinan tertinggi ini bagaikan petir di siang bolong—sekaligus sebuah ironi yang menyakitkan.
Bagaimana mungkin reformasi birokrasi bisa berjalan jika pucuk pimpinannya diduga menggunakan kewenangan bukan untuk menertibkan, melainkan untuk menekan dan memeras?
Catatan Kritis: Pemerasan oleh pejabat publik bukan sekadar tindak pidana korupsi biasa. Ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang paling vulgar, di mana hukum dijadikan senjata untuk menakut-nakuti, bukan melindungi.
Dampak Sistemik: Krisis Kepercayaan Publik
Dampak dari kasus ini tidak bisa dilihat secara lokal atau individual belaka. Ada harga mahal yang harus dibayar oleh negara akibat skandal ini:
Runtuhnya Moralitas Pegawai Bawah: Bagaimana bisa seorang sipir lapas atau petugas imigrasi di perbatasan dituntut menjaga integritas dengan gaji seadanya, jika mereka melihat teladan di tingkat elite justru menghalalkan segala cara?
Memburuknya Citra di Mata Internasional: Fungsi imigrasi adalah wajah pertama suatu negara di mata dunia. Skandal di kementerian ini menurunkan indeks persepsi korupsi dan menurunkan kepercayaan investor serta mitra internasional.
Skeptisisme Akut Masyarakat: Publik akan semakin apatis terhadap jargon “pemberantasan korupsi” yang sering kali hanya berakhir menjadi komoditas politik tanpa realisasi konkret.
Langkah Tegas, Bukan Sekadar Retorika
Kita tidak boleh membiarkan kasus ini menguap begitu saja atau diselesaikan di balik pintu tertutup dengan dalih “menjaga stabilitas institusi”. Ada beberapa langkah krusial yang harus segera diambil:
1. Proses Hukum Transparan dan Tanpa Pandang Bulu: Aparat penegak hukum (KPK atau Kejaksaan) harus mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Status jabatan tidak boleh menjadi tameng pembelaan atau faktor peringan.
2. Tindakan Tegas dari Kepala Negara: Presiden harus mengambil sikap clear dan tegas. Penonaktifan segera terhadap pejabat yang bersangkutan adalah harga mati untuk memberikan ruang bagi penyelidikan yang objektif sekaligus mengirimkan sinyal bahwa pemerintah tidak menoleransi kompromi apa pun terkait integritas.
3. Audit Investigatif Menyeluruh: Perlu ada audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sistem Whistleblowing harus diperkuat agar pegawai berani melaporkan penyimpangan tanpa takut diintimidasi.
Kesimpulan:
Kasus ini harus menjadi momentum titik balik (turning point). Institusi Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak boleh dibiarkan layu sebelum berkembang. Membersihkan lantai yang kotor membutuhkan sapu yang bersih.
Jika sapu itu sendiri sudah patah dan berlumur lumpur, maka tidak ada pilihan lain selain menggantinya dengan yang baru.
Hukum di negeri ini tidak boleh kalah oleh keserakahan jabatan. Publik menunggu ketegasan, bukan sekadar janji manis di atas kertas.
(Red*/Ims)
