JAKARTA jwgroupnews – Penyataan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafidz saat memberikan sambutan di acara pengukuhan PWI Pusat tentang diksi ‘wajib bekerjasama dengan PWI’ menuai polemik dari organisasi pers lainnya.
Dari sudut pandang Kebebasan Pers serta berlandaskan Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 yang esensinya adalah Pers memiliki posisi sebagai pilar demokrasi, menjaga independensi dan tugas pokok fungsi kontrol sosial serta kemerdekaan dalam penyampaian informasi ditengah masyarakat, maka Meutya Hafid jelas melakukan penyimpangan secara menyeluruh terkait statemen dirinya yang menyebutkan bahwa seakan-akan hanya PWI saja insan pers yang wajib di akomodir sebagai mitra pemerintah baik pusat dan daerah.
Diketahui, pada sambutannya Meutya Hafid secara terang terangan menginstruksikan jajaran dibawahnya ‘wajib kerjasama dengan PWI’, membantu PWI dan ada kata-kata ‘tidak boleh tidak’ pemerintah daerah tidak mendukung PWI, dalam hal kerjasama kemitraan,” ujar Meutya hafid.
Statement yang disampaikan dalam kalimat penegasan tersebut, seolah mengabaikan organisasi pers lainnya yang saat ini jelas-jelas ada di Indonesia dan memiliki badan hukum organisasi pers yang diakui sah oleh undang-undang serta menjadi bagian dari konstituen Dewan Pers dan yang berproses menjadi Konstituen Dewan Pers.
“Saya selaku praktisi media yang juga salah satu wartawan di Indonesia menuntut kepada Meutya Hafid untuk mengevaluasi pernyataannya karena bukan hanya untuk PWI saja. Tetapi untuk seluruh organisasi pers di Indonesia agar dapat diberikan ruang kerjasama dengan seluruh stakeholder termasuk pemerintahan dan lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang intinya dapat menjadi bagian stimulus bagi kelangsungan industri media di Indonesia,” tegas Ali Nasrullah selaku Pemimpin Umum Jurnal Wicaksana Group Media.
Ali juga menuntut agar Meutya Hafid selaku Menkomdigi memberikan statemen secara terbuka dihadapan insan pers lainnya.
Ali mengkritik keras, bahwa seorang Menteri harusnya memberikan pernyataan dan sikap yang bernada menyejukkan serta lebih teliti dalam penyampaian kalimat kebijakan dihadapan publik, karena jelas dan terang bahwa sambutan Meutya Hafid telah mengkerdilkan organisasi pers selain PWI.
“Menkomdigi harus tahu bahwa bukan PWI saja yang ada di negara ini, ada puluhan organisasi pers yang selama ini eksis dan berkontribusi di seluruh penjuru tanah air,” ungkap Ali Nasrullah.
Lebih lanjut, Ali menegaskan “Jika dalam waktu satu minggu ini, Meutya Hafidz tidak melakukan klarifikasi dan mengevaluasi pernyataan dan sikapnya dalam sambutan itu, maka kami insan pers lainnya yang tidak bergabung dengan PWI akan bergerak serentak mengusulkan kepada Presiden, agar Meutya Hafid di copot saja dari Jabatan Menteri,” pungkas Ali.
(Red*)
