KOTA TANGERANG (3/2/25) jwgroupnews/jw.com/media-istqna.id ; Sebanyak 20.000 tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) dari seluruh Indonesia akan menggelar aksi di Gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Senin (3/2). Tak terkecuali honorer Pemkot Tangerang. Kedatangan mereka ke DPR menuntut kepastian menjadi PPPK penuh waktu.
Pasalnya dari 3.455 yang lolos seleksi administrasi saat tes calon PPPK di lingkup Pemkot Tangerang, beberapa waktu lalu, hanya 1.669 yang dinyatakan lolos. Sebanyak 1.786 gagal. Padahal, Pemkot Tangerang menyediakan 5.186 informasi rincian dengan 1.657 tenaga teknis, 1.019 tenaga kesehatan dan 2.510 tenaga pendidikan. Yang tidak lulus dijanjikan menjadi PPPK paruh waktu. Bisa menjadi penuh waktu namun dengan sejumlah syarat.
Saat di konfirmasi , Ketua Forum THL Kota Tangerang, Sanrodi akrab disapa Kucay, mengatakan dari Kota Tangerang mendaftar 100 THL yang akan berangkat ke Jakarta. Namun, 50 orang THL disebut gagal berangkat karena diduga adanya intervensi dari kepala dinas dimana THL itu berada. Sebenarnya sudah 100 orang mendaftar untuk berangkat. Tapi diduga ada indikasi intervensi dari kepala dinas. Kita jadi 50 orang berangkat ke Senayan, Jakarta. Kita berencana naik motor besok (hari ini),” ungkap kucay pada Minggu, (2/1) sore.
Menurutnya, sebelum berangkat ke gedung rakyat di Jakarta itu, ia akan mengabsen dan mencatat rekan-rekan mereka yang pasti akan bergabung bersama dengan ribuan THL lainnya dari seluruh Indonesia untuk menggelar aksi.
“Alhamdulillah para ketua kehormatan daerah kota/kabupaten se-Indonesia sudah berkumpul di Jakarta. Insya Allah 20.000 orang akan turun ke DPR RI Senayan,” tandas dia.
Berikut 4 tuntutan yang akan disampaikan para honorer di Jakarta, sesuai surat edaran Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia, Gabung Honorer Seluruh Indonesia bernomer 900/01/AHRRI/1/2025
Pertama, menuntut hak para R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu dan menolak menjadi PPPK paruh waktu.
Kedua, meminta kepastian kapan terealisasinya kebutuhan tenaga honorer R2 dan R3 untuk diangkat menjadi waktu penuh.
Ketiga, meminta pemerintah pusat membuatkan PP yang ditandatangani Presiden tentang memindahkan seluruh honorer database R2 dan R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu.
Empat, meminta pemerintah untuk mengoptimalkan formasi dan anggaran kepada daerah untuk diangkat status honorer R2 dan R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu.
Merah / KJK
