MANOKWARI jwgroupnews – Badan Ketahanan Nasional Internasional Republik Indonesia (BKNI RI) yang merupakan Non Gaverment Organisasi (NGO) tidak menggunakan dana APBN dan APBD. Organisasi ini didirikan bukan untuk menipu di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
“Perlu saya jelaskan bahwa keterangan yang di sampaikan oleh Hermanus Ahoren, sangat keliru dan tidak berdasarkan Data administratif BKNI RI,” ujar R. Tri Harsono selaku Presidium BKNI RI kepada Wartawan pada Jum’at (24/4/2026).
Dalam hal ini, BKNI RI tidak pernah menjanjikan ke subkontraktor di Papua Barat, kami menyampaikan bahwa proses kegiatan berjalan dan sedang dalam tahapan akhir
Perlu saya jelaskan ke publik Papua Barat bahwa BKNI RI tidak pernah menawarkan dan atau menjanjikan paket pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1000 Paket, Paket pekerjaan sumur bor, 1000 Paket, Paket pekerjaan Rumah Layak Huni hanya dikhususkan di Bobojera Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua barat.
Kegiatan launching pada tahun 2025 peletakan batu pertama di lokasi Bobojera telah dilakukan oleh BKNI RI Provinsi Papua Barat. Yang di undang hadir dalam acara launching tersebut antara lain, Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua barat, Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Pangdam Kasuari Papua barat, lnstansi terkait dan sejumlah tokoh adat maupun tokoh masyarakat
Didalam kontrak kerjasama tersebut telah dijelaskan, bahwa jika terjadi permasalahan, maka penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mufakat, jika tidak terjadi mufakat maka permasalahan tersebut diselesaikan ke Pengadilan Negeri Manokwari, bunyi kontrak kerjasama tersebut sangat jelas, dan sesuai hukum perdata yang berlaku di Republik Indonesia. Namun kenyataannya sangat aneh dan ajaib permasalahan perdata diduga dipaksakan secara prematur ke ranah pidana
Pada tahun 2022, fokus di lokasi lahan 1000 hektar hamparan sampai 50 ribu hektare direncanakan induk pembangunan kawasan Bandara Internasional dan pergudangan pertanian dan perkebunan serta taman wisata Anjungan Asia dan Eropa 209 negara ecotourism senior living pusat di kabupaten Donggala Sulawesi tengah. sebagai pusat ecotourism senior living Indonesia.
Tahun 2026. Awal investor Amerika telah terbangun kesepakatan antara BKNI RI dan investor Amerika yang berada di bank Dauchi Jerman, dengan nilai investasi 11 triliun. Lending pertama 5 triliun di rencanakan tanggal 20 Januari 2026. Tanggal 5 Februari 2026 investor Amerika telah berada di Jakarta, namun tertunda dikarenakan Presidium BKNI RI Tri Harsono telah tiba di Manokwari menjalani karantina di gedung Renata Polda Papua Barat, masih posisi sebagai saksi, namun telah ditahan selama 9 hari dari tanggal 5 Februari sampai tanggal 13 Februari 2026.
Dampak dari masalah konflik subkontraktor Faskes di Papua Barat tersebut BKNI RI mengalami kerugian kurang lebih 11 Triliun.
Dengan segala hormat Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak ketua Reformasi POLRI, Ketua komisi 3 DPR RI, Kompolnas dan Ombudsman meminta atensi dan perhatian khusus untuk meluruskan, dan menegakkan keadilan demi hukum yang berlaku di Indonesia, dan di minta perhatian khusus karena mendukung program Presiden RI bapak Prabowo Subianto.
Terjadi permasalahan konflik subkontraktor lokal yang terjadi wilayah Manokwari Papua Barat sangat merugikan kita, karena salah satu bentuk menghambat dan menggagalkan investor yang telah bersedia berinvestasi ke Indonesia.
“Semua dokumen investor telah di serahkan ke Penasehat Hukum Puryono, SH, MH dan rekan,” pungkasnya.
(Red*/Ims)
