Oleh: Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA-D
JurnalWicaksana.com – Jakarta – Senin (26/1/2026) – Mutasi pejabat utama Polri yang dikonfirmasi Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Sabtu (24/1/2026) bukan hanya pergantian jabatan, melainkan langkah konkret untuk mengoperasionalkan kebijakan keamanan nasional dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Kali ini, fokus pada bagaimana implementasinya akan berjalan di Papua Barat dan Sumatera Selatan sebagai dua pilar strategis bagi negara.
Papua Barat:
Implementasi Kebijakan Berbasis Kolaborasi dengan Masyarakat Lokal
Sebagai wilayah perbatasan dengan tantangan geografis dan sosial yang unik, Papua Barat akan menjadi lokasi uji coba model keamanan berbasis kemitraan yang menjadi bagian dari kebijakan nasional. Brigjen Pol Alfred Papare SIK sebagai Kapolda baru diharapkan akan menjalankan beberapa langkah kunci:
– Penguatan Pos Keamanan Terpadu: Membangun lebih banyak pos yang menghubungkan Polri dengan TNI, dinas terkait, dan tokoh masyarakat untuk mengawasi perbatasan serta mencegah aktivitas ilegal.
– Program Keamanan Bersama Masyarakat: Meluncurkan kegiatan rutin seperti patroli bersama warga dan penyuluhan keamanan di daerah terpencil, yang bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki terhadap keamanan di kalangan masyarakat lokal.
–
– Sinkronisasi dengan Program Pembangunan: Menjadikan keamanan sebagai fondasi untuk mendukung program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses layanan publik di daerah pedalaman.
Sumatera Selatan: Keamanan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Irjen Pol. Drs. Shandi Nugroho sebagai Kapolda Sumatera Selatan tentunya dengan pengalaman yangg segudang diharapkan akan mampu menerapkan kebijakan keamanan nasional yang difokuskan pada perlindungan sektor ekonomi strategis:
– Pengamanan Kawasan Industri dan Pelabuhan: Menyusun patroli khusus di kawasan industri, pelabuhan Tanjung Api-Api, dan jalur transportasi utama untuk mencegah kejahatan yang mengganggu aktivitas ekonomi seperti pencurian barang dan gangguan ketertiban.
– Pencegahan Kejahatan Siber dan Ekonomi: Membentuk tim khusus yang menangani kasus kejahatan siber dan ekonomi, mengingat perkembangan bisnis digital yang cepat di wilayah ini.
– Kerjasama dengan Dunia Usaha: Menjalin kemitraan dengan asosiasi bisnis lokal untuk mengidentifikasi risiko keamanan dan menyusun langkah-langkah preventif bersama, sesuai dengan arahan kebijakan nasional tentang keamanan ekonomi negara.
Peran Humas Polri dalam Menyebarkan Kebijakan
Di tingkat pusat, Irjen Pol Drs. Johnny Essizon Isir sebagai Kadiv Humas Polri masyarakat Indonesia mengharapkan, ia akan memastikan implementasi kebijakan di kedua wilayah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat melalui:
– Komunikasi Terarah: Menyampaikan informasi tentang program keamanan dengan bahasa yang mudah dipahami dan melalui saluran yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
– Membangun Feedback Channel: Membuka jalur komunikasi untuk menerima masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan keamanan, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan.
Kiranya rotasi pejabat di lingkungan Polri membawa angin segar dan membawa nama Polri semakin dicintai masyarakat sebagaimana harapan kita semua. Semoga!
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik UT UPBJJ Jakarta
